10 Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Yang baik

-
1. Transparansi
2. Partisipasi
3. Akuntabilitas
4. Daya Tanggap
5. Pengawasan
6. Penegakan Hukum
7. Efektifitas dan Efisiensi
8. Wawasan ke Depan
9. Kesetaraan
10. Profesionalisme

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERSPEKTIF KOMUNIKASI ANTAR MANUSIA (Konsep dan Perspektif Ilmu Komunikasi)

-
A. KONSEP PERSPEKTIF Perspektif dilihat secara sepintas sama dengan persepsi. Namun sebenarnya perspektif bukan persepsi melainkan pemandu persepsi kita; perspektif mempengaruhi apa yang kita lihat dan bagaimana kita menafsirkan apa yang kita lihat. Joel M.Charon (dalam Mulyana, 2001:7) meringkaskan makna perspektif sebagai berikut: Perspektif dalam bidang keilmuan sering juga disebut paradigma (paradigm), kadang-kadang disebut pula mazhab pemikiran (school of though) atau teori. Menurut Ritzer (1980), paradigma adalah “…. a fundamental image of the subject matter within a science …” jadi paradigma ialah “gambaran dasar mengenai pokok bahasan suatu ilmu”. Istilah-istilah lain yang sering diidentikkan dengan pespektif adalah model, pendekatan, strategi intelektual, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan pandangan dunia (worldview). Perspektif sering juga disebut paradigma. Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Menurut Anderson (da...
Baca selengkapnya

PERDA ETIKA PEMERINTAHAN

-
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 1 TAHUN 2008 TENTANG  ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SOLOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK,  Menimbang :  a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat dalam berinteraksi dan berinterelasi sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing wajib menghormati, mengamalkan dan menegakkan norma etik guna menjaga kehormatan dan martabat serta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, diperlukan pegangan etik bagi setiap penyelenggara pemerintahan maupun kelompok masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ”a” dan ”b” di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok. Mengingat :  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam ...
Baca selengkapnya

UKURAN DAN PENYEBAB KEMISKINAN

-
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup.  Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global.  Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin". Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan ...
Baca selengkapnya