Political Public Relations And Government Comunication

 “Political Public Relations And

Government Comunication”

A.    Pendahuluan (Introduction)

Tulisan ini merupakan critical review dari tulisan Karen Sanders “Political Public Relations And Government Comunication” yang merupakan bagian kedua belas dari buku “Political Public Relations Principles And Application” editor Jesper Stromback dan Spiro Kiousis yang diterbitkan oleh Routledge Taylor and Francis Group di New York pada tahun 2011. Penulis menyatakan bahwa para ahli tidak memiliki kesamaan pemahaman terhadap arti komunikasi pemerintah dan tidak ada pertimbangan sistematis terhadap bagaimana komunikasi pemerintah didefinisikan. Hal ini akan menjadi tantangan yang menarik untuk masa akan datang.

B.     Ringkasan (Summary)

Saat ini terdapat sedikit persilangan ide di bidang komunikasi politik, humas, pemasaran politik, hubungan publik, dan teori manajemen. Kurangnya pembicaraan antar disiplin ilmu ini membuat riset komunikasi pemerintah ini tidak hanya kehilangan model teoritis yang kuat tetapi juga makna umum dan pemahaman tentang sifat yang tepat dari komunikasi pemerintah.

Humas Politik (Political Public Relations) didefinisikan sebagai “Proses manajemen oleh organisasi atau perseorangan untuk tujuan politik, melalui komunikasi dan aksi penuh tujuan, bertujuan untuk mempengaruhi dan mendirikan, membangun, dan memelihara hubungan dan reputasi menguntungkan dengan kunci utama untuk membantu dan mencapai misinya”. Definisi humas politik menurut Stromback dan Kiousis menyatakan ringkasan utama komunikasi politik dan literatur humas dan penggunaan utamanya untuk lokasi studi komunikasi pemerintah.

Fokus pada pencapaian pertama, Komunikasi politik itu sendiri berasal dari kekayaan intelektual masa lalu, termasuk pengaruh psikologi, bahasa, sosiologi, studi retorika, jurnalistik, dan ilmu politik (Bennet dan Iyenger, 2008), yang telah memperkaya pemahaman kita atas tiga tema komunikasi pemerintah yaitu aturan kekuasaan, hubungan dan aturan berita media dan pertanyaan normatif terkait tujuan komunikasi pemerintah dan kinerja dalam demokrasi konstitusional.

Bagaimana kekuasaan diraih dan latihan melalui komunikasi berarti selalu merupakan fokus utama bagi peneliti komunikasi politik. Komunikasi politik secara umum memberikan analisa jawaban atas pertanyaan tentang siapa yang berkuasa, bagaimana kekuasaan didistribusikan, dan bagaimana kekuasaan diraih dan hilang.

Fokus pada kekuasaan dianggap sebagai kontribusi utama kedua dari studi komunikasi politik untuk memahami komunikasi pemerintah, yaitu eksplorasi hubungan pemerintah dengan media. Media berita dianggap sebagai institusi politik dan pembangunan mediapolis, menampilkan ruang dimana demokrasi politik mendapat tempat (Silverstone, 2007), telah dipertimbangkan dari ahli komunikasi politik sebagai hal yang berbeda dari penelitian dalam ilmu politik.

Akhirnya, kontribusi utama ketiga dari riset komunikasi politik menjadi konsentrasi normatif tentang bagaimana komunikasi “menampilkan fungsi sipil pada dunia sosial dan politik, dan juga menunjukkan pembagian komunikasi untuk pelayanan proses komunikasi yang lebih baik” (Swanson, 2000 p 200).

Spesialisasi komunikasi politik memberikan hak istimewa pada tema kekuasaan, media dan konteks normatif komunikasi merupakan kontribusi utama untuk memahami komunikasi pemerintah. Penulis memberikan empat contoh kesenjangan signifikan atau pertentangan riset komunikasi pemerintah untuk memahami komunikasi pemerintah.

Secara umum, ahli komunikasi politik menilai hanya komunikasi Chief Executive (presiden dan perdana mentri), tidak terlalu memperhatikan persilangan instan komunikasi pemerintah tingkat menteri, pemerintah lokal dan regional. Terdapat penekanan yang berlebihan pada data AS dalam riset komunikasi pemerintah. Data dasar tentang manajemen komunikasi pemerintah di dunia, bagaimana mengorganisasikannya, institusinya dan konteks aturannya sangat terbatas. Komunikasi politik menekankan instrument strategi komunikasi  dalam perawatan pemerintah atau perjuangan kekuasaan muncul untuk menjelaskan praktek kekuasaan sebagai permainan dengan hasil nol dimana hanya ada yang menang dan yang kalah. Pemerintahan berjalan terus dan media mencari konflik. Aturan media menjadi fokus utama dalam komunikasi pemerintah tapi hanya muncul di beberapa kasus untuk mendorong publik keluar dari kerangkanya.

Berdasarkan tinjauan ulang literatur komunikasi pemerintah terhadap hubungan publik, marketing politik, humas, dan riset komunikasi organisasi menunjukkan gambaran yang sama bahwa masih sangat sedikit studi/penelitian tentang komunikasi pemerintah. Graber (2003) menyoroti kebutuhan akan penyatuan area komunikasi dalam fungsi manajemen dan proses organisasi sektor publik dan meletakkan “studi sektor komunikasi organisasi publik” sebagai prioritas riset.

Studi hubungan publik memberikan gambaran yang lebih menjanjikan untuk “menginterpretasikan dan memaknai kompleksitas hubungan eksternal, khususnya dengan pemerintah dan kelompok komunitas” dan memahami pengelolaan isu utama yang muncul dari hubungan pemangku kepentingan melalui penggunaan lobi dan aktifitas representasi lainya” (Harris dan Moss, 2001) dan melalui penggunaan isu manajemen diperlakukan sebagai komunikasi yang dikelola oleh korporasi atau relawan terhadap pemerintah. Kontribusi marketing politik untuk memahami komunikasi pemerintah terbatas. Pertama, sedikitnya perhatian pada subjek, kedua, marketing politik secara umum menggunakan model teoritis untuk mengerti politik.

Walaupun kekurangan riset dalam bidang komunikasi pemerintah, Stromback, dan Kiousis menyatakan bahwa pemahaman teoritis bisa didapatkan melalui tinjauan ulang literatur di atas dan yang didapatkan dalam humas. Dalam ini, pertama, termasuk juga pendekatan teori hubungan, konseptualisasi publik, kedua, aplikasi teori manajemen terhadap fungsi komunikasi dan ketiga, ide baru tentang kinerja dan evaluasinya melalui penerapan konsep reputasi bagi pemerintah.

Teori manajemen hubungan berpusat pada analisa komunikasi dalam pengelolaan hubungan dengan publik yang berbeda atau pemangku kepentingan. Bentuk hubungan antara organisasi dan publik diletakkan sebagai tujuan utama humas (Ferguson, 1984). Komunikasi professional yang sesungguhnya memiliki norma standar, artinya manajemen komunikasi pemerintah dari beberapa tipe rezim (contohnya sistem otoriter), tidak akan pernah dianggap sungguh professional, walaupun manajemen komunikasi pemerintahnya sangat terorganisir.

Ada perangkat karakter yang perlu diperhatikan dalam mendefinisikan Komunikasi Pemerintah. Pertama, komunikasi pemerintah adalah multidimensi. sebagaimana yang kita lihat, terminologi komunikasi pemerintah sering digunakan untuk komunikasi level atas. Dapat juga digunakan untuk mengambarkan komunikasi pada institusi politik tingkat nasional, regional dan local.

Kedua, komunikasi pemerintah mengimplikasikan tingkat ketiadaan publikasi yang dapat dimengerti dalam dua cara. Di satu sisi, di luar realitas politik, hampir selalu dinyatakan bahwa pemerintah diatur oleh persetujuan langsung atau tak langsung keinginan publik (Puddington, 2009). Di sisi lain, pembentukan institusi atau organisasi dalam studi komunikasi pemerintah langsung pada pendengar eksternal dan memainkan sebagian suasana penampilan dengan implikasi penting bagi kondisi operasional untuk komunikasi (Liu & Horsley, 2007, p. 378). Tentu saja, manajemen komunikasi pemerintah tidak selalu publik, sebagian juga termasuk struktur dan proses internal organisasi, dan komunikator pemerintah bisa saja jurnalis.

Ketiga, sektor publik, dan lebih spesifiknya komunikasi pemerintah, bertentangan dengan kompleksitas yang dapat dipertimbangkan seperti tujuan, kebutuhan, pendengar, definisi dan sumbernya. Graber (2003, pp 3-18) yang meneliti sektor organisasi publik menyatakan perbedaan sektor organisasi privat terkait struktur internal dan proses menuju transaksi antara organisasi dan lingkungannya, dan terhadap lingkungan itu sendiri. Secara umum, dia memutuskan organisasi publik lebih banyak batasan legal dan kerangka pemikiran, lebih kaya perbedaan dan ketidakpastian tentang tujuan dan kriteria pengambilan keputusan.

      Keempat, komunikasi sektor publik, secara umum komunikasi pemerintah, dilaksanakan dalam lingkungan politik. Sumber struktur politik, personil dan tujuan. Kepala komunikasi, sebagai contoh, dapat ditunjuk berdasarkan partisipasi daripada kriteria professional. Anggaran komunikasi dapat muncul dari pendekatan pemilu.

Tinjauan ulang bidang komunikasi menyatakan bahwa manajemen komunikasi pemerintah seharusnya memandang secara luas pada pemangku kepentingan yang relevan dan memberikan perhatian lebih banyak pada publik di luar media. Tinjauan tersebut juga mementingkan kreasi hubungan dan reputasi sebagai fungsi signifikan pada manajemen komunikasi pemerintah. Riset komunikasi politik menggarisbawahi sebuah konsentrasi normative bagaimana komunikasi “menampilkan fungsi sipilnya pada pusat kehidupan sosial politik dan juga menunjukan cara membagi komunikasi kepada pelayanan demokrasi yang lebih baik” (Swanson, 2000, p.200). Hal ini menjadikan perhatian kita beralih pada tujuan dan penampilan, dan disinilah definisi humas politik dapat dikaitkan untuk pemahaman manajemen komunikasi pemerintah.

Penulis menyimpulkan,  Ulasan/tinjauan para ahli dibidang komunikasi pemerintah menunjukan bahwa adanya sejumlah tantangan yang menarik untuk masa akan datang. Pertama, sudah jelas bahwa adanya kebutuhan terhadap kerangka kerja mutakhir secara teoritis yang dapat digunakan untuk pengembangan keanekaragaman sub bahasan komunikasi yang akan memajukan disiplin ilmu komunikasi. Kedua, kita harus mencari konsep terhadap data yang bukan hanya dari riset AS. Ini menghubungkan pada tantangan ketiga yang melibatkan secara bersama seperangkat data yang dapat diandalkan untuk mengoperasionalkan konsep, pertanyaan dan hipotesa. Ini akan menghendaki kita memformulasikan pertanyaan dan hipotesa tingkat mikro, sedang dan makro.

Riset perihal ini akan mencari isu utama terkait bagaimana kepercayaan pemangku kepentingan pemerintah. Kata “akuntabilitas” dan “transparansi” menjadi focus utama dalam riset ini; kita harus mengerti lebih jelas apa yang dimaksud, bagaimana dan kapan mereka mencapai kehidupan sipil. Ini dapat berarti riset diterjemahkan ke dalam rekomendasi kebijakan tentang struktur, sumber daya, proses dan hasil, bukan digerakkan oleh pengelolaan imperative tapi oleh konsen normative tentang kualitas kehidupan sipil.

C.    Kritik (Critical)

Menurut saya apa yang kemukan oleh Penulis memang benar, bahwa  belum adanya kesamaan pemahaman para ahli terhadap arti komunikasi pemerintah dan tidak ada pertimbangan sistematis terhadap bagaimana komunikasi pemerintah didefinisikan. Untuk mengkaji Komunikasi Pemerintah diperlukan persilangan ide di bidang komunikasi politik, hubungan masyarakat, pemasaran politik, hubungan publik, dan teori manajemen. Komunikasi pemerintah seringkali dikaburkan dengan pemahaman atas komunikasi politik dan hubungan masyarakat itu sendiri.

Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam membangun sebuah hubungan yang bersifat interpersonal maupun intrapersonal. Keterlibatan media menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh aktor politik, pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.  Komunikasi politik tidak terbatas hanya dalam batasan pelaksanaan kampaye kepemiluan saja, namun secara lebih luas komunikasi politik dapat dipandang bagaimana dalam pengambilan kebijakan itu dapat dipengaruhi. Bagaimana pola komunikasi pemerintah dilaksanakan juga merupakan sebuah kajian yang harus dipertimbangkan dalam memahami bagaimana konsep atau definisi komunikasi pemerintah diberikan.

Kajian komunikasi politik dan komunikasi pemerintahan selalu melihat sisi komunikasi yang dilakukan oleh kepala pemerintahan, sehingga kajian akan komunikasi di tingkat pemerintahan regional maupun lokas seakan-akan dilupakan bahkan terkadang tidak dipandang sebagai bagian dari komunikasi pemerintahan. Komunikasi pemerintah pada negara-negara maju memiliki karakteristik dan pola yang berbada dari negara-negara berberkembang.

D.    Kesimpulan (Conclusion)

Komunikasi pemerintah dapat dipahami sebagai sebuah konteks ilmu, harus dilihat bagaimana pola komunikasi pemerintah itu terbentuk/terjadi. Pola komunikasi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah, regional maupun lokal, negara maju maupun negara berkembang masih memerlukan kajian mendalam untuk dapat menyatakan komunikasi pemerintah sebagai sebuah bidang baru dalam konteks ilmu komunikasi. Dalam komunikasi pemerintah selalu bermain hubungan saling ketergantungan/keterkaitan antar berbagai kepentingan antar komponen-komponen yang terlibat dalam komunikasi itu sendiri. Komunikasi pemerintah dapat dilihat dari sisi bagaimana pemerintah itu sendiri mengkomunikasikan akan kebijakan-kebijakan dibuat dan disampaikan kepada publik.

Sangat jelas, komunikasi merupakan bagian yang sangat vital dan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Seperti halnya organisasi pada umumnya, organisasi birokrasi juga melakukan komunikasi. Komunikasi  ini dilakukan baik di dalam organisasi itu sendiri maupun komunikasi yang bersifat ke luar. Salah satu fungsi komunikasi dari organisasi birokrasi ke luar adalah menyampaikan kebijakan pemerintah kepada publik atau masyarakat.

Dalam komunikasi pemerintah keterbukaan informasi pada dasarnya adalah alat untuk mendorong terjadinya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tata kelola sebuah negara. Semakin terbuka informasi di sebuah negara maka pelaksanaan tata kelola pemerintah tersebut dianggap sebagai tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).